DPR: Menteri PU Setujui Kelanjutan Bangun Tol Sicincin-Bukittinggi
PADANG – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah menyetujui kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Sicincin-Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar).
“Minggu lalu saya bersama Plt Direktur Utama Hutama Karya menemui Menteri PU Pak Dody Hanggodo untuk membahas kelanjutan pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi, dan alhamdulillah beliau menyetujui,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, di Padang, Kamis.
Adapun Komisi VI DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang mengurusi bidang perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, hingga badan usaha milik negara (BUMN).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PU meminta agar PT Hutama Karya selaku pihak yang akan mengerjakan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Sicincin-Bukittinggi segera mengajukan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS).
Setelah itu, Hutama Karya langsung menyusun dokumen studi kelayakan dan menyerahkannya kepada Menteri PU yang kemudian dilanjutkan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
Selain itu, Menteri Dody Hanggodo juga meminta agar Gubernur Sumbar Mahyeldi membuat surat permohonan atau surat pengantar perihal kelanjutan pembangunan Tol Seksi Sicincin-Bukittinggi.
“Insya Allah target pembangunan Tol Seksi Sicincin-Bukittinggi ini dikerjakan akhir 2026,” kata dia lagi.
Ia menyampaikan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Seksi Sicincin-Bukittinggi sepanjang 40 kilometer tersebut terbagi menjadi dua pengerjaan utama. Pertama pembangunan terowongan, dan kedua pengerjaan jalan.
Untuk ruas jalan akan dikerjakan langsung oleh Hutama Karya. Sedangkan, untuk pembangunan tunnel atau terowongan berkemungkinan dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).
Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengatakan salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan kelanjutan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Sicincin-Bukittinggi ialah terkait pembebasan lahan.
Berkaca dari pembangunan Seksi Padang-Sicincin sepanjang 36 kilometer, Pemerintah bersama Hutama Karya menghabiskan waktu sekitar enam hingga tujuh tahun. Hal itu dilatarbelakangi rumitnya persoalan pembebasan lahan serta permasalahan administrasi hingga persoalan hukum.
“Jadi, tantangan terberat memang pembebasan lahan. Oleh karena itu masyarakat harus saling bekerja sama untuk ini,” ujar Vasko pula.(ant)
